Daftar Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan Surat Penetapan PPID Utama Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KOM.0504.03/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan Pengujian Konsekuensi Nomor 05/DIK/PPID.JABAR/2022, meliputi:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
2.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
3.	Data detail BMD (Buku Barang KIB, Daftar Barang)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
4.	Data BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (Kecuali untuk keperluan audit)	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
5.	Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik BMD/ PemerintahProvinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
6.	Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik BMD/Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
7.	Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan milik BMD/ Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
8.	Dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) milik BMD/ Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.
9.	Daftar Penerima Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Menjaga kerahasiaan data pribadi
10.	Semua dokumen Penerbitan SP2D (Belanja Operasi, Belanja Modal, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Subsidi, dll)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Menjaga kerahasiaan data pribadi
11.	Penjabaran APBD (Rincian Anggaran secara terperinci sampai dengan rincian belanja)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	25 tahun dan dapat diperpanjang	Menjaga kerahasiaan data pribadi