BANDUNG, 15 JULI 2026 -Dalam upaya mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan manajemen aparatur berbasis sistem merit, Tim Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karawang melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi intensif ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan strategis ini berlangsung dengan khidmat di Ruang Patuha, Kantor BPKAD Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada hari ini, Rabu (15/7/2026).
Rombongan Tim Kerja BKAD Kabupaten Karawang diterima langsung oleh Ketua Tim Kepegawaian dan Pelatihan BPKAD Provinsi Jawa Barat, Iceu Novida, S.TP, S.E, M.M., didampingi oleh Ketua Pokja Pelayanan Publik Zona Integritas (ZI) BPKAD Jawa Barat, Nurmustofa, S.Kom., serta Anggota Pokja Tata Laksana ZI BPKAD Jawa Barat, Raden Alvin Taufik Fauzi Goenadiningrat, S.Kom.
Pertemuan interaktif ini difokuskan pada tiga pilar utama transformasi birokrasi, yaitu penataan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, standarisasi pelayanan publik dalam bingkai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta digitalisasi tata laksana pemerintahan daerah.
Dalam sambutan penerimaannya, Ketua Tim Kepegawaian dan Pelatihan BPKAD Provinsi Jawa Barat, Iceu Novida menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan BKAD Kabupaten Karawang yang menjadikan BPKAD Jawa Barat sebagai lokus studi tiru.
“Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah adalah kunci dalam menghadapi dinamisnya regulasi keuangan dan kepegawaian saat ini. Kami sangat terbuka untuk saling berbagi praktik terbaik (best practices), terutama bagaimana menyelaraskan target kerja Pejabat Fungsional dan Ketua Tim berbasis ruang lingkup jabatan fungsional dengan target-target strategis organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujar Iceu Novida.
Sementara itu, Ketua Pokja Pelayanan Publik ZI BPKAD Jabar, Nurmustofa, menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh lini pegawai dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan inovasi pelayanan dilakukan melalui agen perubahan yang ditetapkan melalui SK Kepala BPKAD sebagai bagian dari bukti dukung pembangunan zona integritas kelompok kerja manajemen perubahan yaitu aplikasi SiJITU, SIMADA, OSS Perbendaharaan, Transparansi RKUD Provinsi Jawa Barat, eCALK. Serta mencontohkan berbagai kanal edukasi aset dan keuangan yang rutin dilakukan BPKAD Jabar untuk menjaga kepatuhan administratif di tingkat kabupaten/kota pada kegiatan BPKAD HaDE.
Melengkapi aspek operasional, Anggota Pokja Tata Laksana ZI BPKAD Jabar, Raden Alvin, memaparkan bagaimana penyusunan peta proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP) dan digitalisasi layanan mampu memangkas birokrasi dan meminimalisir celah risiko dalam pelayanan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Kunjungan studi tiru ini diakhiri dengan diskusi interaktif, tanya jawab teknis yang mendalam, serta dokumentasi foto Bersama sebagai simbol komitmen kerja sama berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin andal, transparan, dan berkinerja tinggi mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
HUMAS BPKAD JABAR
Penulis: Iceu Novida
Ketua Tim Kepegawaian dan Pelatihan Talenta BPKAD Jabar
